Rapat Dengar Pendapat Umum LPJK, GPFI, dan Komisi VI DPR RI

64 views

Rapat DPR

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

 

Komisi VI DPR RI & Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) & Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) kali ini membahas impak perjanjian perdagangan internasional pada sektor jasa bangunan & perdagangan indera kesehatan.

Rapat itu dipimpin sang Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana, pada rapat ditanyakan mengenai konsekuensi menurut perjanjian internasional.

Apakah sanggup berdampak buruk atau baik dalam sektor perdagangan dan layanan jasa konstruksi bagi kepentingan nasional.

Dengan menerima masukan dari LPJK dan GPFI Komisi VI nantinya bisa mempertimbangkan untung rugi bagi perekonomian nasional.

"Kami mintakan masukan terkait perjanjian-perjanjian ini yg menyangkut perkara jasa, lalu barang perdagangan. Apakah ini akan berdampak luas atau tidak, apakah ini akan berdampak pada perusahaan farmasi pada Indonesia terkait barang-barang farmasi," tanya Azam ketika memimpin rapat pada Ruang Sidang Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Komisi VI ingin meninjau balik perjanjian perdagangan internasional yang tertulis dalam enam surat dari Presiden RI Joko Widodo.

Pihaknya ingin mempertimbangkan rencana tersebut menggunakan mendengar masukan dari LPJK & GPFI.

Azam meminta kepada 2 forum terkait buat mengungkapkan hal penting yg perlu diketahui Komisi VI DPR menjadi kawan & pengawas pemerintah. Sebelum ditetapkannya aturan mengenai perjanjian perdagangan internasional.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami mintakan tanggapan pada pimpinan, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nasional dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atas apa yang akan dilakukan pemerintah dalam pengesahan," papar Azam.

Menurut Azam, pada hal perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan dampak luas yang fundamental dalam kehidupan rakyat, dan terkait dengan keuangan negara, DPR memiliki tanggung jawab buat melakukan supervisi bahkan berwenang mengesahkan atau sebaliknya.

"Perjanjian internasional yg dapat membahayakan kepentingan nasional Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak atau putusan bulat menggunakan perjanjian perdagangan internasional tersebut," ungkap Azam.

Menanggapi permintaan Komisi VI, Ketua LPJK Nasional Tri Widjajanto W menyinggung tentang masuknya energi terampil asing, menurutnya hal itu nir boleh, lantaran secara aturan yang berlaku dilarang. Untuk mengutamakan tenaga kerja lokal, guna mengurangi nomor pengangguran nasional.

"Kita nir membutuhkan tenaga trampil masuk Indonesia, secara regulasi itu tidak diperbolehkan," tutur Widjajanto.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi meminta pemerintah bersama DPR mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia lantaran adanya perjanjian ini.

Menurutnya, banyak perusahaan asing yg ingin masuk ke Indonesia, tetapi hanya beroperasi lewat online.

Darodjatun menegaskan, hal ini hanya akan membuat repot negara.

"Tolong benar diperhatikan keamanan berusaha. Utamakan kepentingan buat memperoleh kesempatan pada negara sendiri. Kita terdapat kesempatan kemandirian pada sini," kata Darodjatun

Leave a reply "Rapat Dengar Pendapat Umum LPJK, GPFI, dan Komisi VI DPR RI"

Author: 
    author