MEA : Jasa Konstruksi Indonesia VS Jasa Konstruksi Asing

97 views

sewa ska skt

 

Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

 

Tidak pelak membuat persaingan antara pelaku jasa konstruksi Indonesia & pelaku jasa konstruksi asing semakin ketat.

Untuk itu, kualitas para pelaku jasa konstruksi pada negeri harus ditingkatkan, galat satunya, melalui peningkatan kualitas asosiasi perusahaan dan profesional pada pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2016-2020.

"Saat ini panitia pemilihan LPJK sedang bekerja, sebagai akibatnya harus kita Kawal supaya tidak terjadi penyimpangan. Sebab, apabila menyimpang, dapat berpengaruh dalam upaya menaikkan kualitas pelaku bisnis jasa konstruksi di tanah air," ujar Ketua Presidium Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Forsijakon), Zainuddin, dalam warta yg diterima, Kamis (dua/6/2016).

Menurut Zainuddin, pihaknya menemukan terdapat asosiasi yg nir memenuhi persyaratan sebaran kepengurusan namun diloloskan oleh panitia pemilihan.

 

"Sebaliknya terdapat asosiasi yg telah memenuhi persyaratan justru nir lolos. Kondisi ini musti diperbaiki," kata Zainuddin.

 

Lantaran itulah, sambung Zainuddin, beliau meminta pada panitia pemilihan buat memperpanjang masa sanggah pada asosiasi yg mendaftar.

Dengan begitu, asosiasi mampu mengambarkan dan menambahkan persyaratan yang nir dapat dipenuhi sang asosiasi yang bersangkutan.

Sekretaris Presidium Forsijakon, Abdul Azis, menambahkan, jika tim pemilihan bersikeras meloloskan sejumlah asosiasi yang nir memenuhi persyaratan bakal menyebabkan impak buruk.

"Bagaimana mau berakibat sektor konstruksi di Indonesia menjadi lebih kokoh, tangguh, & berdaya saing, bila pengurusnya diisi secara nir sesuai mekanisme," tegasnya.

Ia menjelaskan, LPJK ini nantinya akan menerbitkan Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan (SKT), & Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini menjadi kondisi buat mengajukan registrasi lelang proyek sang ULP dan Pokja.

"Pada akhirnya apabila permintaan kami nir dipenuhi & panitia pemilihan ngotot pada keputusannya, dan akhirnya menteri pekerjaan generik dan perumahan rakyat menerbitkan SK maka kami akan mem-PTUN-kan SK itu. Kami mempunyai poly bukti buat membatalkannya," ungkapnya.

Sebagai warta, sesuai menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok & Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, pengurus Lembaga taraf nasional dan Lembaga tingkat provinsi, dikukuhkan paling lambat 12 bulan selesainya diundangkannya Peraturan Menteri ini, yakni paling lambat 5 Januari 2017.

 

Untuk itu, diharapkan proses pemilihan pengurus LPJK periode 2016-2020. LPJK berada pada tingkat nasional berlokasi di mak kota negara & taraf provinsi di mak kota provinsi.

 

Kepengurusan LPJK terbagi menjadi empat gerombolan unsur, yaitu asosiasi perusahaan, unsur profesi, unsur perguruan tinggi atau ahli, dan unsur pemerintah.

Melalui pemilihan penjumlah pengurus LPJK berjumlah 16 orang di tingkat nasional, & delapan orang pengurus di taraf provinsi diharapkan akan hadir individu-individu pengurus LPJK taraf nasional & provinsi yang memiliki integritas, tanggung jawab profesional, dan kompetensi pada bidang jasa konstruksi.‎

Leave a reply "MEA : Jasa Konstruksi Indonesia VS Jasa Konstruksi Asing"

Author: 
    author