Memilih Sertifikat Badan Usaha

313 views

SBU

Pengertian SBU

SBU adalah singkatan dari sertifikat badan usaha yang artinya ialah sertifikat sebagai tanda bukti dan pernyataan formal atas kompetensi dan keterampilan usaha dengan ketetapan kualifikasi badan usaha.
sbu atau sertifikat badan usaha adalahprasyarat guna mendapatkan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) jadi masing-masing badan suaha yang hendak mempunyai SIUJK (Surat Izin Jasa Usaha Jasa KOnstruksi) ataupun jasa konsultan non konstruksi mesti memiliki dulu Sertifikat SBU. SBU dibutuhkan untuk badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa pengawasan. SBU mesti diterbitkan oleh Asosiasi yang terakreditasi dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) yang dinyatakan pemerintah. Bagi perusahaan kamu yang hendak bergerak dibidang konstruksi segera menciptakan SBU (Sertifikat Badan Usaha) supaya dapat ikut dalam tender-tender pemerintahan, sebab tiap instansi pemerintah mewajibkan setiap rekanan mereka mempunyai SBU dan SIUJK.
Izin SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalahsertifikat tanda bukti pernyataan formal atas kompetensi dan keterampilan usaha dengan ketetapan kualifikasi Badan Usaha. Pada lazimnya SBU dipunyai perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kobstruksi ataupun jasa konsultan. Selain tersebut SBU adalahsyarat mutlak yang mesti dipunyai perusahaan jasa konstruksi ataupun perusahaan jasa konsultan untuk dapat mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Kami siap menolong dalam urusan jasa pengurusan izin SBU yang perusahaan bapak/ibu perlukan.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) ialah bukti pernyataan formal tingkat Kompetensi usaha jasa penyelenggara konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Dasar Hukum:
• Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) ditata dalam Peraturan LPJK No.11a Tahun 2008 mengenai Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
• Untuk perusahaan Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi diatus dalam Peraturan LPJK No.12a Tahun 2008 mengenai Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

Sebagaimana diketahui, tahun baru 2016 menjadi gerbang pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana pekerjaan ekonomi lintas kawasan, contohnya dalam perniagaan barang, jasa, dan investasi dimininalkan hambatan-hambatannya. Produk-produk itu akan berlomba secara kualitas guna merebut hati pasar. Tak melulu sector barang das jasa, semua tenaga kerjapun di tuntut guna mempunyai sertifikat kemahiran sesuai kompetensinya sebagai pernyataan atas keahliannya. Hal ini dilakukan supaya daya saing Asean dapat bertambah secara signifikan serta dapat menyaingi negara-negara laksana Cina dan India untuk unik investasi asing. Untuk Indonesia, eksistensi MEA menjadi babak mula untuk mengembangkan sekian banyak kualitas perekonomian di area Asia Tenggara dalam pertumbuhan pasar bebas di akhir 2015. MEA pasti akan menjadi suatu momentum yang tepat untuk mengindikasikan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya insan (SDM).

 

Peningkatan Dari Tahun ke Tahun

Pada sektor industri manufaktur, jumlah keterserapan tenaga kerja di Indonesia terus merasakan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang bersumber dari kementrian Perindustrian, jumlah tenaga kerja sector manufaktur dari 12,37 juta orang pada tahun 2011 menjadi selama 15,73 juta orang pada tahun 2013. Industri manufaktur sudah menyerap lebih tidak cukup 13,87% tenaga kerja Indonesia dan menempati peringkat 4 terbesar setelah pertanian, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa industri manufaktur turut berperan dalam penambahan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, ada 14 pasal yang mempercayakan perlunya pembangunan SDM Industri yang kompeten. Oleh sebab itu, ketika ini pun sedang disiapkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri, antara lain melewati pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi, pemagangan industri, serta penerapan sistem sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja industri.